Kegiatan musdesus ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, termasuk Bhabinkamtibmas desa Srirahayu dalam memastikan jalannya musyawarah berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono S.H, S.I.K, M.H CPHR melalui Kapolsek Cikancung AKP Indra Adhiyana S.H, M.M mengatakan Musdesus ini merupakan bagian dari upaya pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) atau program sosial lainnya.
Kehadiran aparat kepolisian Polsek Cikancung, Polresta Bandung dalam hal ini menjadi simbol komitmen Polri untuk menjaga integritas pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.
Kapolsek Cikancung juga menekankan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam menentukan penerima bantuan, Ia juga mengapresiasi sinergi antara aparat desa dan kepolisian dalam menjaga kondusivitas lingkungan.
“Kami hadir untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai aturan. Semoga hasil musyawarah ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Bhabinkamtibmas Desa Srirahayu akan turut aktif berperan dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat selama proses musyawarah berlangsung, Ia berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara warga dan aparat kepolisian, serta memastikan tidak ada potensi konflik yang muncul selama diskusi.
Di tempat yang sama Kepala Desa Srirahayu menyampaikan terima kasih atas dukungan dari pihak kepolisian yang telah membantu menciptakan suasana musyawarah yang kondusif.
“Kehadiran Bhabinkamtibmas memberikan rasa aman bagi kami. Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa dan aparat kepolisian memiliki visi yang sama dalam melayani masyarakat,” tuturnya.
Musdesus di Desa Srirahayu ini diakhiri dengan penetapan daftar penerima bantuan yang disetujui secara bersama. Semua pihak berharap hasil dari musyawarah ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa serta aparat penegak hukum.
(Taupik)
