Kegiatan musyawarah ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, di antaranya Tim PPK Pembangunan Jalan Tol GETACI dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung, perwakilan dari Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung, Camat Nagreg, Danramil 2402 Cicalengka, Kepala Desa Bojong, perwakilan Bank Mandiri KCP Padjajaran Kota Bandung, serta Ketua dan anggota Satgas A dan Satgas B. Selain itu, musyawarah juga dihadiri oleh 109 warga yang terdampak pembangunan jalan tol tersebut.
Agenda utama dari musyawarah ini adalah untuk menyampaikan kepada warga terdampak mengenai hasil pengukuran lahan, bangunan, dan tanaman milik mereka yang terdampak oleh proyek pembangunan jalan tol segmen Gedebage-Garut Utara. Selain itu, pemerintah juga menyampaikan nilai kompensasi yang akan dibayarkan kepada para pemilik lahan sebagai bentuk ganti rugi.
Kapolresta Bandung Kombes Pol. Kusworo Wibowo melalui Kapolsek Nagreg, Kompol Sumartono, mengatakan bahwa kegiatan musyawarah ini merupakan langkah penting dalam menjaga transparansi dan keterbukaan antara pemerintah dan warga terdampak. "Diharapkan musyawarah ini dapat memberikan kejelasan dan kepastian kepada warga terkait proses pengadaan tanah serta ganti kerugian yang akan mereka terima," ungkapnya.
Kapolsek Nagreg juga mengungkapkan bahwa Proyek jalan tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (GETACI) sendiri merupakan proyek strategis nasional yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas di wilayah Jawa Barat hingga Jawa Tengah. "Kami siap mendukung serta memastikan agar program pembangunan ini dapat terselenggara dengan baik, dan situasi tetap kondusif," pungkasnya.
(Taupik)